Inflasi Sultra Peringkat ke 28 dari 38 Provinsi di Angka 2,57 Persen

Sultralink.Com, Kendari – Angka inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menduduki peringkat ke 28 dari 38 Provinsi yang ada di Indonesia dengan angka 2,57 persen secara nasional.

Hal diungkapkan Pejabat (Pj) Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi daerah secara virtual yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Mendagri RI) dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Senin (5/2/2024) pagi.

Setidaknya ada 7 arahan Gubernur dalam inflasi yakni Pertama integrasikan data stok dan neraca pangan 17 Kabupaten/Kota untuk menyusun kebijakan pengendalian inflasi. Kedua gerakan pangan murah serentak, Ketiga gerakan satgas pangan SCR masif untuk operasi pasar.

Keempat pastikan distribusi bantuan pangan bagi KPM dan kerjasama dengan Bulog, Kelima lakukan penanaman bibit sayur mayor untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Keenam salurkan bantuan sarana prasarana dan bang teknologi pertanian, Ketujuh kebijakan subsidi silang anggaran untuk komoditas angkutan udara.

“Selain itu, 4 hal penting dalam inflasi yakni Pertama keterjangkauan harga, Kedua ketersediaan pasokan, Ketiga kelancaran distribusi dan Keempat komunikasi efektif, “ujar Andap dalam keterangan resmi, Senin (5/2/2024)

Lebih lanjut Andap menyampaikan berdasarkan bahwa tindak lanjut dari rapat Inflasi itu bahwa Pertama Perda 10/2018, Sultra sudah buat Perda perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta belum ada RAD PD.

“Kedua pembaharuan perhitungan inflasi Per Januari yakni inflasi Sultra berada diperingkat ke-28 dari 38 Provinsi yang ada, 0,11 Sultra dibawah inflasi nasional, saat ini dengan angkah 2,46 sedangkan inflasi nasional 2,57 dan 13 daerah di Sultra mengalami deflasi -0,03 dibawah nasional, “ungkap Andap.

Ketiga inklusif penyandang disabilitas daerah, berdasarkan Permenaker 3/2021 tentang pedoman pemberian penghargaan nasional kepada perusahaan dan BUMN yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas.

Keempat aksi dan bijak dari badan pangan nasional, percepat proses verifikasi dan validasi data yang masih belum valid dan Bulog segera lakukan data yang sudah clear dan targetnya diawal februari sudah selesai penyaluran alokasi bulan januari.

Kelima identifikasi tingkat risiko gangguan tanam dan panen yakni intens memonitor prediksi cuaca BMKG dan siapkan langkah-langkah untuk mitigasi risiko dan gangguan panen risiko menengah periode Januari hingga Februari 2024.

Keenam upaya stabilisasi harga bahan pangan perum Bulog yakni lakukan penjualan beras komersial dan pangan lain dengan tetap menjaga HET.

“Ketujuh upaya stabilisasi harga bahan pangan Perum Bulog. Kedelapan kondisi produksi beras dan jagung (contributor infasi); dan Kesembilan prediksi cuaca, “pungkas Andap.

“Terimakasih atas capaian pengendalian inflasi yaitu Pertahankan, “tutupnya.

Laporan : Redaksi