Sultralink.com, Kendari – Sebanyak 130 ton beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), bakal disalurkan Pemerintah Daerah (Pemda) Kolaka Timur (Koltim) kepada 13.000 penerima se-Koltim pada bulan November 2023. Distribusi beras akan dilakukan di 12 Kecamatan.
Hal ini diungkapkan Kadis Ketahanan Pangan atau Ketapang Koltim, Idarwati, usai memeriksa kualitas CPP Tahap II untuk bulan ketiga atau November 2023, di Gudang Bulog Koltim Desa Tawainlau, Senin (13/11/2023) kemarin.
”CPP 130 ton ini, siap di distribusi ke 12 kecamatan se-Koltim pada November in, semoga bisa bermanfaat bagi penerima, dan dapat menekan terus laju inflasi,”ujar Idarwati dalam keterangan resmi, Senin (13/11/2023).
Lebih lanjut Idarwati menyampaikan Pemda Koltim melalui dinas Ketapang mangatakan jika hasil peninjauannya di Gudang Bulog, telah menyiapkam 500 ton beras sampai pada akhir tahun, dan ini cukup tersedia. Demikian juga telah dilalukan pemeriksaan kualitas dan mutu beras CPP yang dianggarkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas), dengan data dari Dinas Sosial Koltim melalui kementrian Sosial RI.
Disebutkannya, jika pemberian CPP sebesar 130 ton per bulan dalam tahun ini selama tujuh bulan, yang dimulai April lalu. Dan ini, merupakan kerja keras pemda dalam melakukan pendataan dan dinerfitas terhadap pemerintah provinsi dan pemeritah pusat, hal ini bertujuan untuk menekan inflasi beras, karena sampai sekarang harga beras masih tetap tinggi, yand diakibatkan elnino dan gagal panen.
“Yang perlu diperhatikan pemerintah sekarang khususnya dinas terkait, adalah soal inflasi bagaimana menjaga distribusi bera,s dan ketersediaan 11 bahan pokok sampai pada pelosok-pelosokdesa. Karena kalau kemungkinan turun harga, sudah agak susah apalagi harga gabah sudah di tetapkan pemerintah sebesar Rp 6.500, ini juga bertujuan agar petani kita bisa tersenyum. Selanjutnya, dinas kami dalam mengantisipasi inflasi tersebut, terus melakukan kegiatan gerakan pasar murah pada 9 bahan pokok untuk 12 kecamatan, dan akan tetap dilanjutkan dengan melihat desa-desa yang masih rawan pangan, melalui peta kerawanan pangan yg di buat oleh dinas kami sendiri,”lanjut Idarwati.
Idarwati juga mengingatkan program Gemas Koltim yang digagas oleh Bupati Koltim Abd Azis bertujuan untuk memberikan bantuan dalam menindak lanjuti desa rawan pangan sebayak 1.500 KPM, pada 60 desa termasuk dalam menuntaskan kemiskinan ekstrim, dengan memberikan sembako yang telah dihitung kebutuhan gizi protein, karbohidrat dan vitamin serta mineral, dan garam beryodium yg sangat dibutuhkan oleh keluarga yang masuk dalam desa rawan pangan, dan juga masyarakat yang terindikasi stunting.
Selain itu dalam mendistribusikan pangan kgususnya beras dan sejenisnya, Pemda Koltim bekerja sama dengan Bulog, melalui toko mitra, untuk menjual beras SHP (Stabilisasi Harga Pangan) di setiap toko mitra di kecamatan, dengan fasilitasi Dinas Ketapang Koltim, sehingga ketersedian beras murah terstandar, tetap tresedia di setiap kecamatan.
“Jika dinas yang ia pimpin sesuai arahan Bupati Koltim, mengharapkan dinas terkait berkolaborasi, agar semua komodoti bisa tetap dijaga indeks perkembangan harga, terutama cabe oleh Dinas Perkebunan, daging, ikan dari Dinas Tanaman Pangan dan gula pasir minyak goreng tabung gas dan pemberian bantuan ke UMKM dari Dinas Koperindag. Karena jika kegiatan ini dijaga terus dan kegiatan-kegiatan tersebut di laporkan melalui Sekretaris TPID Pemda Koltim (Kabag Ekonomi), dan di laporkan kepusat, maka akan bisa menurunkan terus Indek Perkembangan Harga (IPH), sehingga dapat mendapat pengakuan dari Kemendagri tentu insentif fiskal akan dapat diraih, “tambahnya.
”Kerja sama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi oleh OPD, diperlukan kreatifitas masing-masing pimpinan dengan berbagai strategi. Mungkin kerja sama mitra, dan mungkin ada gerakan menanam cabe, gerakan memelihara ikan dan gerakan diversifikasi pangan dan sebagainya, namun dikembalikan semua kepada OPD, karena bupati sangat mensuport melalui anggaran dalam menekan inflasi ini,” tutupnya.
Laporan : Redaksi