Sultralink.Com, Kendari – Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo (FISIP UHO) Kendari gelar konfrensi pres terkait hasil survei terhadap dinamika politik dan pemerintahan tahun 2023 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Kamis (28/12/2023).
Survei ini merupakan bagian dari salah satu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Di mana survei ini dilakukan selama 15 hari mulai dari 1-15 Desember 2023.
Menurut, Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan FISIP UHO, Najib Husain mengungkapan bahwa jadi program MBKM itu ada dua, ada mata kuliah studi kasus dan ada mata kuliah untuk proyek. Untuk mata kuliah proyek, salah satu bentuk dari implementasinya itu melakukan survei, ini adalah mata kuliah poling.
“Dalam menjalankan survei ini didampingi oleh 11 koordinator yang merupakan dosen Jurusan Ilmu Politik dengan memiliki pengalaman di bidang survei agar dapat mengumpulkan data yang jujur, akurat serta menjunjung netralitas dalam melakukan pengumpulan data di masyarakat,” ujarnya, Jumat (29/12/2023).
Sehingga ia menegaskan ini murni kegiatan pendidikan dan tidak dimotori ataupun ditunggangi oleh kepentingan partai maupun peserta Pemilihan umum (Pemilu), baik calon pemilihan Presiden, DRR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten, Wali Kota serta Gubernur.
“Kami menegaskan bahwa survei ini murni dilakukan untuk memenuhi tugas mahasiswa dan tidak ada yang menunggangi satu orang pun,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Laboratorium Ilmu Politik dan Pemerintah UHO Kendari, Faturachman Alputra Sudirman mengatakan, survei tersebut menggunakan metode sampling dengan populasi seluruh masyarakat Kota Kendari yang berumur 17 tahun ke atas atau yang sudah menjadi wajib pilih berdasarkan data DPS KPU Kota Kendari 2023, dengan jumlah sampel sebanyak 1.563 responden.
“Dalam survei ini sudah dilakukan kontrol kualitas hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 25 persen dari total sampel oleh spot checker dengan kembali mendatangi responden terpilih. Dalam survei ini setelah dilakukan kontrol kualitas tidak ditemukan kesalahan berarti yang bisa mempengaruhi hasil akhir survei,” katanya.
Berikut hasil data survei populiarits dan Akseptabilitas:
1. Popularitas dan Akseptabilitas bakal calon Wali Kota Kendari yang tertinggi adalah Abdul Razak diurutan pertama dengan popularitas 79,91 persen sementara akseptabilitas 78,89 persen.
2. Kemudian kedua disusul oleh Giona Nur Alam sebanyak 76,47 persen dan akseptabilitas 66,52 persen.
3. Selanjutnya urutan ketiga Siska Karina Imran 73,02 persen, akan tetapi untuk akseptabilitas di urutan ketiga ada Asmawa Tosepu dengan 62,18 persen.
4. Urutan keempat popularitas itu Asmawa Tosepu 71,62 persen dan akseptabilitas Siska Karina Imran 58,04 persen.
5. Urutan kelima popularitas yaitu Ishak Ismail dengan 71,49 persen dan akseptabilitas 57,10 persen.
Sementara untuk calon lainnya seperti Rajab Jinik, Andi Sulolipu, Sudirman, Suri Syahriah Mahmud, Inarto, Aksan Jaya Putra dan Abdul Rahman untuk popularitas rata-rata berada di angka 45,00-50,00 persen dan untuk akseptabilitas 35,00-40,00 persen.
Sedangkan untuk elektabilitas bakal calon Wali Kota Kendari berdasarkan survei top of mind atau membiarkan responden menjawab secara spontan sosok yang paling layak dan pantas menjadi Wali Kota pada Pilkada 2024 nanti menurut masyarakat:
1. Abdul Razak dengan diangka 13,71 persen, kemudian Giona Nur Alam 7,14 persen, Siska Karina Imran 3,70 persen, Abdul Rahman 3,83 persen, dan Aksan Jaya Putra 3,19 persen.
Sementara untuk elektabilitas calon gubernur di Kota Kendari berdasarkan survei top of mind.
1. Lukman Abunawas 10,84 persen, Andi Sumangerukka 8,23 persen, Tina Nur Alam 7,21 persen, Ridwan Bae 5,93, Abdurrahman Saleh 5,55 persen, Kery Saiful Konggoasa 3,06 persen, Ruksamin 1,08 persen, Hugua 0,96 persen dan Rusda 0,26 persen.
Selanjutnya untuk elektabilitas calon presiden dan wakil presiden di Kota Kendari.
1. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka 41,58 persen, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 15,31 persen, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD 7,59 persen dan sisanya memilih untuk tidak menjawab atau rahasia.
Laporan: Krismawan